Pemerintah kembali menyiapkan kebijakan yang mungkin akan mengundang berbagai reaksi. Kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite mulai pertengahan September 2024. Kebijakan ini datang di tengah transisi kepemimpinan di Kementerian ESDM, dengan Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif pada 19 Agustus 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa regulasi ini tengah disusun dengan serius. Namun, apakah ini sebuah langkah maju dalam pengelolaan subsidi energi, atau justru langkah mundur dalam akses publik terhadap BBM bersubsidi?
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Marves, mengakui bahwa aturan ini sebenarnya dijadwalkan untuk diterapkan pada 17 Agustus 2024. Tapi, seperti biasa, finalisasi aturan menjadi alasan penundaan. Apakah penundaan ini pertanda adanya tarik ulur kepentingan di balik layar, atau sekadar prosedur biasa?
Arifin Tasrif, mantan Menteri ESDM, pernah mengisyaratkan adanya pengetatan dalam pembelian BBM subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar. Kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi sudah disiapkan, meskipun rincian pelaksanaannya masih diselimuti kabut ketidakjelasan.
Sementara itu, di beberapa daerah seperti Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pembatasan ini sudah mulai terasa. Hera Nugrahayu, Penjabat Wali Kota Palangka Raya, menjelaskan bahwa kendaraan roda empat kini wajib terdaftar di aplikasi MyPertamina untuk bisa mengisi BBM bersubsidi. “Kalau tidak terdaftar di MyPertamina, maaf, pengisian BBM di SPBU tidak akan dilayani,” tegasnya.
Pertanyaannya sekarang: Apakah ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk memastikan subsidi tepat sasaran, atau justru langkah yang akan menambah beban bagi masyarakat? Hanya waktu yang akan menjawab.
Berikan Komentar